Padang, 4 November 2025,redaksimedia.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan untuk semakin mewujudkan sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas melalui sinergi berbagai pihak sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Audit (KDA) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Governansi Insight Forum (INFO) dengan mengusung tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas”, yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa.
“Pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa integritas dan tata kelola yang baik. Tindakan kecurangan dan korupsi merupakan hambatan besar bagi pembangunan ekonomi”, kata Sophia.
Sophia menekankan, penerapan tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga penopang stabilitas ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Ia berharap sektor jasa keuangan memegang peran yang sangat strategis, bukan sekadar mengelola uang yang dipercayakan masyarakat, tetapi merupakan pilar utama yang menopang dan menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan Governansi Insight Forum oleh OJK. Ia menyambut baik inisiatif OJK dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk senantiasa mendorong penguatan tata kelola (GRC) dan integritas di BUMD agar dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah.
“Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola dan menegakkan integritas, diperlukan penyatuan visi dan penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah”, ujar Mahyeldi.
Menurutnya, kegiatan ini dapat mendorong transformasi sektor jasa keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola yang baik untuk mencegah korupsi dan fraud di industri keuangan.
Ia berharap kolaborasi dan sinergi antara sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, sivitas akademika, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat governansi sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
