Yogyakarta, 18 November 2026,redaksimedia.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang sepakat memperkuat kerja sama dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang di tingkat regional
dan internasional.
Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (18/11). Kegiatan
tersebut dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso bersama Himal Ojha,Cybercrime Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Pertemuan yang digelar OJK pada 18 – 20 November tersebut menjadi forum bagi
regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan
kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko yang berkembang di tingkat regional dan internasional.
Adi Budiarso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK telah membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan sektor keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi keuangan aktivitas ilegal yang semakin kompleks,beragam, dan melintasi batas yurisdiksi.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat
efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Menurut Adi, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan dalam penanganan aktivitas ilegal. Salah satunya tercermin dari
penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Untuk itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber,pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum, yang didukung mekanisme pertukaran informasi lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi.
Penguatan Kolaborasi Regional dan Internasional 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti oleh perwakilan berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.
Forum ini menghadirkan perwakilan otoritas pengawas sektor keuangan, antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines,Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of
Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.
Selain itu, kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan di bidang analisis dan
pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Selama pelaksanaan pertemuan tersebut, para delegasi membahas berbagai isu strategis,antara lain perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, kejahatan
berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto,pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.
Pembahasan juga mencakup perkembangan regulasi masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum,serta diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat
kerja sama regional.
Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi
risiko kejahatan keuangan digital.
Penyelenggaraan kegiatan ini menegaskan komitmen OJK untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri
AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, serta mengedepankan pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.
OJK Dan UNODC Perkuat Kerja Sama Regional Hadapi Kejahatan Aset Kripto
Gelar 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting

Rekomendasi untuk kamu

Jakarta, 19 November 2026,redaksimedia com – Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kinerja…

Makassar, 19 November 2026,redaksimedia.com – Telkomsel dan Sampoerna Retail Community (SRC) mengajak pemilik toko kelontong…

Jakarta, 19 November 2026,redaksimedia.com – Dalam rangka memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun sinergi strategis dengan…

Makassar 19 November 2026,redaksimedia.com-Menjelang penghujung tahun, momen untuk sejenak melepas rutinitas dan menikmati waktu berkualitas…

Jakarta 18 November 2026,redaksimedia.com – Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan….










