MAKASSAR,18 April 2026,redaksimedia.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, Mensos Saifullah Yusuf menyebut sebanyak 11 ribu penerima Program Keluarga Harapan dihapus dari daftar karena tidak lagi memenuhi kriteria.
Namun demikian, Mensos Saifullah Yusuf memastikan alokasi bantuan tidak berkurang. Kuota yang dihapus langsung dialihkan kepada warga yang dinilai lebih berhak menerima bantuan sosial.
“Alokasinya tetap. Kalau kita hapus 11 ribu, kita memasukkan lagi 11 ribu kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak dihilangkan,” kata Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Sabtu, (18/4/2026).
Gus Ipul menjelaskan, penghapusan dan penambahan penerima bansos merupakan bagian dari pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Jadwal tersebut bertepatan dengan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara triwulanan.
Menurutnya, data penerima bansos sangat dinamis karena kondisi masyarakat terus berubah. Perubahan tersebut bisa dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, perpindahan domisili, pernikahan, hingga perubahan kondisi ekonomi.
“Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, kita akan membantu orang yang sudah meninggal, membantu orang yang sudah naik kelas, atau membantu orang yang tidak memenuhi kriteria,” ujarnya.
Pemutakhiran data bansos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut menjadi rujukan utama dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Proses pemutakhiran data bansos melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT dan RW, desa atau kelurahan, dinas sosial kabupaten dan kota, hingga pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos yang disediakan pemerintah. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa mengajukan usulan maupun sanggahan terkait data penerima bantuan.
Badan Pusat Statistik juga berperan dalam mengeluarkan hasil pemutakhiran data setiap tiga bulan secara resmi.
Mensos juga memperkenalkan sistem desil sebagai metode untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem ini membagi masyarakat dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi ekonomi.
Desil 1 merupakan kelompok paling tidak mampu atau 10 persen terbawah. Sementara desil 10 merupakan kelompok paling mampu.
Dengan sistem tersebut, pemerintah memprioritaskan bantuan kepada masyarakat pada desil 1 dan 2. Jika anggaran masih tersedia, bantuan bisa diperluas hingga desil 3.
“Insyaallah data kita makin akurat, bansos tepat sasaran, subsidi sosial tetap sasaran. Angka penurunan kemiskinan pasti lebih tajam karena lebih tertarget,” jelasnya.
Gus Ipul mengakui dampak dari sistem desil terhadap penurunan angka kemiskinan belum bisa langsung terlihat. Hal ini karena program tersebut baru mulai diterapkan pada 2025.
Ia memperkirakan dampaknya baru bisa diukur pada tahun depan setelah program berjalan penuh.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang namanya dihapus dari daftar penerima bansos, Mensos meminta warga tidak panik. Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan.
Pengajuan dapat dilakukan melalui RT atau RW, kelurahan, dinas sosial, hingga aplikasi Cek Bansos.
“Masyarakat tidak perlu panik dan cukup membawa data sanggahan kalau masih merasa memerlukan bantuan. Intinya, Presiden ingin data ini dibuka agar bisa saling mengawasi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial dalam penanganan kemiskinan di wilayahnya.
Menurutnya, berkat dukungan tersebut, Sulawesi Selatan berhasil mencatat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan pada 2025.
“Berkat dukungan Kementerian Sosial, Sulawesi Selatan termasuk wilayah dengan penurunan kemiskinan yang cukup signifikan di tahun 2025,” ujarnya.
Dengan pemutakhiran data yang lebih rutin, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
