MAKASSAR 29 Oktober 2026,redaksimedia.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah atau NGO untuk memverifikasi calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 10 mitra pembangunan dari Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) disiapkan untuk memastikan lokasi yang direkomendasikan memenuhi kriteria, memiliki kesiapan infrastruktur, dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pembekalan tim penilai dan fasilitator yang berlangsung pada 26–30 Oktober 2026 itu diikuti 287 peserta dari Sulsel dan Sulbar. Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Tugas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 tersebut bertujuan menyamakan standar penilaian agar proses verifikasi berjalan objektif, transparan, dan berbasis data faktual.
Tenaga Ahli Satuan Tugas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi Kampung Nelayan 2027, Hartono, mengatakan 10 mitra pembangunan itu terdiri atas lima perguruan tinggi dan lima NGO. Setelah mengikuti pembekalan, mereka akan turun ke lapangan dengan instrumen penilaian yang sama untuk memeriksa calon lokasi sebelum hasilnya diserahkan kepada satgas di tingkat pusat.
“Setelah melalui pelatihan pembekalan selama tiga hari ini, mereka memiliki instrumen atau standar penilaian yang sama. Kita berharap mereka melakukan penilaian di lokasi secara objektif sesuai metode yang sudah disepakati dan digunakan oleh KKP,” kata Hartono.
Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi bahan pertimbangan bagi satgas dalam menentukan lokasi yang layak direkomendasikan untuk pembangunan. Di wilayah Sulsel dan Sulbar, tim penilai dipersiapkan untuk memeriksa lebih dari 200 calon lokasi. Lokasi tersebut masih berstatus usulan dan harus melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan.
Penilaian mencakup enam aspek utama, termasuk basis masyarakat nelayan, kepastian status lahan, dan kesiapan infrastruktur dasar. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan calon lokasi tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kondisi sosial dan potensi ekonomi yang mendukung keberlanjutan program.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, M. Ilyas, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan KNMP. Ia menilai program ini merupakan terobosan pemerintah pusat yang harus dikawal bersama oleh pemerintah daerah, akademisi, dan NGO agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat nelayan dalam jangka panjang.
“Ini adalah terobosan yang luar biasa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kita inginkan bukan hanya membangun fisik, tetapi bagaimana keberlanjutannya nanti,” ujar Ilyas, Kamis (29/10/2026).
Ilyas menyebut Sulsel telah memperoleh alokasi awal sebanyak 80 titik KNMP, dengan peluang penambahan lokasi pada 2027. Ia berharap program tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor perikanan.
“Nelayan selalu dianggap sama dengan petani, padahal potensi nelayan lebih besar sebenarnya. Makanya KNMP menjadi lokus pertumbuhan ekonomi baru di Sulsel,” katanya.
Menurut Ilyas, potensi perikanan Sulsel perlu ditopang oleh infrastruktur dan tata kelola yang memadai. Ia mencontohkan fasilitas yang dapat dikembangkan di kawasan KNMP, seperti cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, serta stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN). Fasilitas tersebut harus dikelola secara profesional agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik tanpa perencanaan bisnis, studi kelayakan, dan pendampingan sumber daya manusia berisiko membuat fasilitas tidak terawat setelah beberapa tahun beroperasi. Ilyas mencontohkan sejumlah pelabuhan perikanan yang pernah terbengkalai karena tidak memiliki perencanaan keberlanjutan yang memadai.
“Jangan sampai kita terjebak pada pepatah failed to plan is planning to fail—gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Pembangunan fisik kalau tidak dibarengi business plan dan pendampingan SDM, dua tahun bisa rusak,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta para asesor tidak hanya terpaku pada dokumen dan angka, tetapi juga memahami kondisi sosial, kesiapan masyarakat, potensi ekonomi, serta kemampuan calon pengelola. Ilyas menegaskan data yang tidak akurat dapat berujung pada kesalahan interpretasi, rekomendasi, hingga penetapan kebijakan.
“Jangan coba-coba memanipulasi data. Kesalahan data berakibat fatal pada salah interpretasi, salah rekomendasi, hingga salah sasaran kebijakan,” ujarnya.
Ia berharap rekomendasi dari tim penilai dapat diintegrasikan dengan program pemerintah daerah. Dukungan provinsi dan kabupaten/kota, menurutnya, dapat melengkapi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat melalui bantuan perahu, pengembangan apartemen ikan, dan program peningkatan kapasitas nelayan. Dengan begitu, fasilitas di kawasan KNMP terhubung dengan dukungan usaha perikanan dari hulu hingga hilir.
“Misalnya dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, kami berharap bantuan-bantuan, baik perahu maupun apartemen ikan, bisa dihubungkan dengan program itu. Akan ada dukungan yang saling melengkapi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten,” jelasnya.
Ilyas juga menyoroti potensi ekonomi perikanan Sulsel. Ia menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) di provinsi ini berada pada kisaran 120–130 dan nilai ekspor ikan mencapai sekitar Rp7,1 triliun pada tahun sebelumnya. Menurutnya, KNMP dapat membantu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, terutama melalui penanganan ikan yang menjaga kesegaran dan kualitas produk.
Ia mencontohkan Kabupaten Sinjai yang berpeluang meningkatkan mutu hasil perikanan untuk memenuhi standar pasar ekspor yang lebih tinggi. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan fasilitas penyimpanan, ketersediaan es, tata kelola yang baik, serta kesiapan pelaku usaha perikanan.
Dalam skema yang dijelaskan Ilyas, pemerintah kabupaten menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan fisik dilakukan oleh KKP. Setelah pembangunan selesai, fasilitas selanjutnya diserahkan kepada koperasi untuk dikelola. Karena itu, kepastian status lahan dan kesiapan kelembagaan pengelola menjadi bagian penting dalam penilaian calon lokasi.
Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, mulai dari tim penilai hingga pemerintah daerah. Ilyas juga mengajak para asesor menjalankan tugas dengan empati dan niat pengabdian agar hasil verifikasi benar-benar membantu meningkatkan taraf hidup keluarga nelayan.
“50–95 persen keberhasilan ini ada di tangan kita semua,” ungkapnya.
“Kalau kehidupan mereka menjadi lebih baik karena kita, sampai meninggal pun kita tentu punya amal jariyah,” tambah Ilyas.
Secara nasional, KNMP merupakan salah satu program prioritas KKP yang diarahkan untuk menata kawasan pesisir, memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan, menyediakan layanan dasar, serta memodernisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap. Melalui verifikasi yang melibatkan perguruan tinggi, NGO, dan pemerintah daerah, KKP berupaya memastikan lokasi yang dipilih memiliki kesiapan memadai dan dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
