MAKASSAR 10 November 2026,redaksimedia.com– Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi daerah, merasakan dampak langsung penerapan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (KKPR-SPR).
Hal tersebut diakui Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin usai membuka sosialisasi Permen 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 10 Nopember 2026.
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPR 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya ada perubahan, ada peningkatannya,” kata Zainal Abidin.
Dikatakan, untuk tahun ini, retribusi daerah yang masuk ke Distaru Makassar sudah mencapai target tahunan, bahkan sejak September lalu. Kemudian pada APBD perubahan, target dinaikkan dari Rp9 miliar menjadi Rp21 miliar, dan itu juga sudah tercapai di Oktober 2026.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” sebutnya.
Hal ini, sekaligus menjawab pertanyaan perwakilan Kecamatan Mariso, yang hadir dalam kegiatan sosialisasi Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, Ilham. Di mana, Ilham menanyakan, apakah penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 berdampak pada peningkatan PAD.
Selain itu, Ilham juga menanyakan dampak hukum jika ada warga masyarakat yang hendak membangun, namun tidak mengurus KKPR-SPR.
Terkait hal tersebut, Zainal Abidin menyatakan tentu ada konsekuensi berupa sanksi. Oleh karena itu, Zainal Abidin menegaskan, bahwa sosialiasi Permen ATR-BPN 13/2021 ini sangat penting dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Termasuk para OPD, camat, lurah, dunia usaha, UMKM, asosiasi, dan lainnya.
Sementara itu, kegiatan sosialisasi Permen ATR-BPN 13/2021 digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 10 Nopember 2026. Dibuka Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat SPR, Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR), Kementerian ATR-BPN, Marissa Aprilia, dan Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Sosialisasi dilakukan dengan mengundang berbagai pihak terkait, seperti instansi vertikal Sulsel, sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Makassar diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), sejumlah camat, lurah, asosiasi, dan stakeholder terkait, seperti Ikatan Ahli Pelaksana (IAP) Sulsel.
Sosialisasi dilakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Dengan harapan, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
Perwakilan Ikatan Ahli Pelaksana (IAP) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat, karena memberikan informasi yang penting terkait pemanfaatan ruang.
