Makassar 23 Oktober 2026,redaksimedia.com-Inflasi pangan yang terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Langkah pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang lebih kuat di tengah risiko perubahan iklim, dinamika ekonomi global, serta distribusi di wilayah kepulauan di Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) yang membuat pola distribusi pangan lebih menantang. Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, serta mitra strategis terus memperkuat upaya pengendalian inflasi agar inflasi kelompok pangan bergejolak terjaga dalam kisaran 3,0–5,0%. Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
GPIPS wilayah Sulampua 2026 diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (23/10), sebagai penyelenggaraan keempat dalam rangkaian GPIPS nasional setelah Sumatera, Jawa, dan Bali–Nusa Tenggara. Kegiatan dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian RI Ferry Irawan, serta kepala daerah se-Sulampua.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia dan TPID se-Sulampua akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi. “Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan,” ujarnya. Wamenko Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, pada kesempatan yang sama menyoroti pentingnya memastikan investasi yang dapat menjangkau petani, nelayan, dan usaha pangan di Sulampua. Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan melalui perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20% tanpa tambahan APBN, serta penambahan alokasi pupuk bersubsidi. Langkah ini diharapkan memperkuat produktivitas dan menekan biaya produksi petani.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan Sulampua diwujudkan melalui Tallukarsa Pangan Sulampua, yang terdiri atas tiga pilar. Karsa Daya memperkuat kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana-prasarana produktif dan pembiayaan perbankan bagi kelompok tani serta nelayan. Karsa Sambung memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis dan konektivitas distribusi, termasuk melalui pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar. Karsa Tata memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan melalui business matching kelompok tani dengan KDMP dan SPPG sebagai offtaker, Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG, serta pengembangan Neraca Pangan bersama Bapanas.
Tallukarsa Pangan Sulampua menjadi kunci dalam menjaga inflasi pangan di Sulampua. Hal ini didasarkan pada beberapa success story yang dimiliki di sejumlah daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Pengembangan closed house ayam petelur dan pedaging merupakan salah satu contoh keberhasilan dalam mendorong modernisasi usaha peternakan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok ternak, dan perusahaan mitra, sekaligus memperkuat kepastian produksi dan pemasaran. “Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat”, demikian disampaikan Thomas.
GPIPS Sulampua 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua, yang dipimpin oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Rapat tersebut merumuskan lima komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan Sulampua yang dikemas dalam Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua, meliputi: (1) penguatan produksi pangan adaptif iklim serta modernisasi pertanian dan perikanan; (2) pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan; (3) perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan; (4) penguatan kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah 3T berbasis early warning system (EWS) dan neraca pangan; serta (5) penguatan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, serta mitra strategis akan terus memperkuat tindak lanjut komitmen tersebut. Sinergi dari hulu hingga hilir diharapkan menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi disparitas harga, dan memperkuat ketahanan pangan Sulampua.
